BNNP – Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional, Dana Peraturan Menteri Dalama Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi pencegahan .
Samarinda – Mengantisipasi peredaran narkoba bukan hanya menjadi tugas aparat berwenang BNN, POLRI dan TNI , melainkan tugas seluruh masyarakat termasuk kementerian dan lembaga negara.
Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Peraturan Menteri Dalama Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor Narkotika.
menjadi payung hukum bagi semua kementerian dan lembaga negara untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut, Agenda utama yang dapat diselenggarakan seluruh kementerian dan lembaga negara di bidang pencegahan.
antara lain sosialisasi bahaya narkoba kepada pegawai, pembentukan regulasi tentang P4GN, pelaksanaan tes urine, pembentukan satuan tugas anti narkoba, dan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba.
#stopnarkoba Humas BNNP Kaltim
